Etnis Kurdi

            Berdasarkan laporan CIA Factbook, pada tahun 2008 setidaknya sebanyak 20% dari populasi Turki terdiri dari kelompok agama dan etnis minoritas. Konstitusi Turki yang menetapkan desain prinsip nasionalitas tunggal bagi semua warga negaranya tidak mengakui hak-hak kelompok etnis sebagai satu entitas tersendiri, salah satunya adalah etnis kurdi. Etnis ini merupakan salah satu kelompok minoritas yang menimbulkan pengaruh besar dalam politik domestik (nasional) Turki. Etnis ini menempati wilayah Turki selatan yang berbatasan dengan Syria, Iran dan Iraq dengan persebaran populasi mayoritas di provinsi Mardin, Siirt, Hakkari, Diyarbakir, Bitlis, Mus, Van dan Agri. Di samping itu adapula yang menempati provinsi Urfa, Adiyaman, Malatya, Elazig, Tunceli, Erzincan, Bingol dan Kars dalam jumlah yang signifikan. Namun, karena adanya deportasi dan juga proses migrasi ada beberapa yang juga tinggal di wilayah Turki lainnya termasuk juga di Istanbul. Kebanyakan dari wilayah-wilayah yang didiami tadi memiliki struktur bentang alam berupa pegunungan.

                         Turki adalah salah satu contoh negara yang mengalami perubahan menyeluruh, baik secara ideologis maupun sistem politik. Setelah Revolusi 1923 dan penggunaan ajaran Kemalisme yang berpedoman pada Six Arrow (Republikanisme, Nasionalisme, Sekularisme, Populisme, Statism dan Revolusionism), praktis Turki berubah menjadi negara sekuler ala Barat yang mendorong sektor agama menjadi urusan yang lebih privat, jauh dari publik. Kaum Kemalis memang menginginkan modernitas pada tiga sekor utama, yaitu politik/institusional, ekonomi dan budaya (ideological) yang bertujuan utama “membawa Turki ke tingkat kebudayaan yang lebih maju”, yang kala itu direpresentasikan sebaga Barat[1].

                     Pembangunan ekonomi Jepang dimulai pada masa Restorasi Meizi pada abad ke 19. Dimana pada saat itu Jepang aktif untuk mengejar ketertinggalannya dari Barat. Contohnya seperti membangun jembatan, jalan  dan sebagainya. Pemerintah Meiji juga menciptakan lingkungan kondusif bagi para pengusaha swasta untuk berinvestasi sekaligus berbisnis di Jepang. Sehingga impaknya adalah banyak pabrik – pabrik dan galangan kapal dijual murah pada pengusaha local. Pengusaha ini akhirnya menjadi kaya dan cepat berkembang yang sering disebut dengan Zaibatsu.

            Zaibatsu banyak mengontrol aktivitas ekonomi dan industri Jepang. Pada awal Perang duania II, Big Four atau empat perusahaan terbasar dan terkaya di Jepang yaitu Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo dan Yasuda memiliki control lebih dari 60 % dari bursa efek, 30% dari pertambangan Jepang dab 50 % dari pasar mesin dan bahan baku[1]. Karena besarnya control yang dilakukan Zaibatsu membuat tingkat control terhadap Pemerintah Jepang juga besar dalam segala kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Jepang.

            Perang dunia II telah menghancurkan perekokonomian Jepang. Akan tetapi, pada tahun 1960-an hingga akhir 1980-an, Jepang sebagai Asian Miracle.  Zaibatsu banyak dikritik dan banyak yang ingin membubarkanny, tetapi zaibatsu justru berhasil berkembang menjadi Keiretsu dengan keiretsu utama adalah Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo, Mitsui, Da – Ichi Kangyo dan grup Sanwa.