A. SISTEM POLITIK dan PEMERINTAHAN BURUNDI
Burundi adalah sebuah negara tanpa laut di daerah Danau Besar di tengah benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Rwanda di utara, Tanzania di selatan dan timur, dan Republik Demokratik Kongo di barat. Meskipun negara ini tidak mempunyai batas laut, banyak dari perbatasan baratnya bersebelahan dengan Danau Tanganyika. Nama negara ini berasal dari bahasa Bantu, Kirundi. Negara ini sangat miskin. Dibanding Indonesia, pendapatan perkapitanya 400 kali lebih kecil daripada Indonesia
Politik Burundi terjadi dalam kerangka transisi presiden demokrasi perwakilan republik , dimana Presiden Burundi adalah baik kepala negara dan kepala pemerintahan , dan dari sistem multi-partai . Kekuasaan Eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif adalah di pemerintah dan dua kamar parlemen yaitu Senat dan Majelis Nasional.
Pemandangan politik Burundi telah mendominasi dalam beberapa tahun terakhir oleh perang saudara dan lamanya proses perdamaian dan pindah ke demokrasi. Nkurunziza adalah presiden pertama dipilih melalui cara-cara demokratis sejak awal perang saudara pada tahun 1993 dan dilantik pada tanggal 26 Agustus 2005, menggantikan presiden transisi Domitien Ndayizeye .Awalnya Burundi merupakan sebuah kerajaan merdeka sejak abad ke-16. Ntare Rushatsi, pendiri dinasti pertama, datang dari Rwanda pada abad ke-17 berasal dari Buha, di tenggara, dan mendirikan kerajaannya di wilayah Nkoma. Hingga jatuhnya kerajaan pada tahun 1966.
Pemerintah Burundi terdiri dari 20 anggota Dewan Menteri yang diangkat oleh Presiden . Dewan Menteri, bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden , membentuk cabang eksekutif pemerintah di negeri ini. Konstitusi, yang mengabadikan berbasis etnis pembagian kekuasaan, membutuhkan bahwa 60% dari menteri berasal dari etnis Hutu mayoritas sedangkan 40% sisanya berasal dari etnis Tutsi minoritas. Sedikitnya 30% dari menteri pemerintah harus perempuan. Anggota Presiden Pierre Nkurunziza pemerintah s 'diumumkan pada tanggal 14 November 2007. Pemerintah terdiri dari 12 orang (8 Hutu dan Tutsi 4) dan 8 perempuan (6 Hutu dan 2 Tutsi). Komposisi etnis adalah 14 Hutu dan 6 Tutsi.
Cabang Eksekutif adalah Presiden yang dipilih oleh rakyat. Ia menominasikan dua wakil presiden, yang membentuk bersama-sama dengan Dewan Menteri cabang eksekutif.
Cabang Legislatif adalah Majelis Nasional (Assemblée nationale) memiliki 118 anggota, dipilih untuk masa jabatan lima tahun dengan representasi proporsional dengan penghalang. The Senat (Sénat) memiliki 49 anggota, dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh perguruan tinggi pemilihan anggota dewan komunal. Extra kursi di kedua majelis dapat ditambahkan untuk memastikan bahwa kuota etnis dan gender terpenuhi. Burundi memiliki multi-partai sistem, dengan dua atau tiga pihak kuat dan pihak ketiga yang berhasil elektoral. Pihak biasanya berdasarkan latar belakang etnis.
Politik Afiliasi Demokrasi:
1. CNDD-FDD - Dewan Nasional untuk Pertahanan Demokrasi-Pasukan untuk Pertahanan Demokrasi
2. FRODEBU - Front untuk Demokrasi di Burundi
3. MRC-Rurenzangemero - Gerakan untuk Rehabilitasi Warga-Rurenzangemero
4. PARENA - Partai untuk Pemulihan Nasional
5. MSP-Inkinzo - Africanist Pan Inkinzo Sosialis-Gerakan
6. UPRONA - Uni untuk Kemajuan Nasional
Parlemen Burundi terdiri dari dua kamar: Senat ( Upper Chamber ) dan Majelis Nasional ( Kamar Bawah ). Burundi memiliki multi-partai sistem, dengan dua atau tiga pihak kuat dan pihak ketiga yang berhasil elektoral.
Pihak yang diwakili dalam satu atau kedua kamar dari Parlemen Dewan Nasional:
1. Pertahanan Demokrasi (Conseil Nasional Pour la Défense de la Démocratie, CNDD) - faksi yang lebih kecil dari kelompok pemberontak utama Hutu bekas yang dipimpin oleh Leonard Nyangoma.
2. Dewan Nasional untuk Pertahanan Demokrasi-Pasukan untuk Pertahanan Demokrasi (Conseil Nasional Pour la Défense de la Démocratie-Pasukan pour la Défense de la Démocratie, CNDD-FDD) - faksi terbesar dari kelompok pemberontak Hutu utama mantan dipimpin oleh Pierre Nkurunziza .
3. Front untuk Demokrasi di Burundi (Front pour la Démocratie au Burundi, FRODEBU) - terutama Hutu partai yang memenangkan pemilu demokratis pada 1993 . Jean Minani adalah presiden dari partai.
4. Gerakan Rehabilitasi Warga-Rurenzangemero (Mouvement pour la Rehabilitasi du Citoyen-Rurenzangemero, MRC-Rurenzangemero) - terutama Tutsi pihak yang dipimpin oleh Epitace Bayaganakandi .
5. Partai Nasional Pemulihan (Parti pour le redressement nasional, PARENA) - terutama Tutsi pihak yang dipimpin oleh mantan presiden Jean-Baptiste Bagaza
6. Uni untuk Kemajuan Nasional (Union pour le Progres nasional, UPRONA) - didominasi Tutsi, hukum mantan partai tunggal. Dipimpin oleh Jean-Baptiste Manwangari.
B. SISTEM POLITIK dan PEMERINTAHAN MOZAMBIQUE
Republik Mozambik adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan yang berbatasan dengan Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Malawi, Zambia dan Zimbabwe. Mozambik merupakan anggota Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis dan Persemakmuran. Ibu kota sekaligus kota terbesarnya ialah Maputo yang terletak di penghujung bagian selatan.
Politik Mozambik terjadi dalam kerangka presiden demokrasi perwakilan republik , dimana Presiden Mozambik adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dari sistem multi-partai . Eksekutif kekuasaan dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif diberikan pada kedua pemerintah dan Dewan Republik .
Cabang eksekutif adalah Presiden Republik fungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, komandan-in-chief dari angkatan bersenjata, dan sebagai simbol persatuan nasional. Dia secara langsung dipilih untuk jangka waktu lima tahun melalui run- off suara; jika tidak ada calon menerima lebih dari setengah suara yang dikeluarkan di babak pertama pemungutan suara, putaran kedua pemungutan suara akan diselenggarakan di mana hanya dua calon yang menerima jumlah suara tertinggi pada putaran pertama akan berpartisipasi, dan mana calon memperoleh mayoritas suara di putaran kedua dengan demikian akan terpilih sebagai presiden. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden. fungsi-Nya termasuk mengadakan dan memimpin Dewan Menteri (kabinet), memberikan nasihat kepada Presiden, membantu Presiden dalam pemerintahan negeri, dan koordinasi fungsi Menteri lainnya.
Cabang legislatif adalah Para Majelis Republik (Assembleia da República) memiliki 250 anggota, dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh perwakilan proporsional (Perwakilan proporsional (PR), kadang-kadang disebut sebagai representasi penuh, merupakan kelas sistem suara yang bertujuan untuk mengamankan pertandingan erat antara persentase suara yang diperoleh kelompok calon dalam pemilihan, dan persentase kursi yang mereka terima (misalnya, dalam legislatif majelis )).
Cabang Yudisial adalah Pengadilan terdiri dari Mahkamah Agung dan provinsi, kabupaten, dan pengadilan kota.
Partai politik dan pemilu Mozambik memiliki sistem dua partai , yang berarti bahwa ada dua dominan partai politik , dengan sangat sulit bagi siapa pun untuk mencapai kesuksesan pemilu di bawah bendera pihak lain.Pada tahun 1994 diadakan pemilu demokratis . Joaquim Chissano terpilih menjadi Presiden dengan 53% suara, dan anggota Majelis Nasional 250 terpilih dengan 129 FRELIMO deputi, 112 RENAMO deputi, dan 9 perwakilan dari tiga partai kecil yang membentuk Uni Demokratik (UD). Sejak pembentukannya pada tahun 1994, Pada tahun 1999, lebih dari setengah (53%) dari undang-undang yang disahkan berasal dari Majelis. Tahun 1998, pemerintah memutuskan untuk membuat akomodasi lebih keprihatinan prosedural oposisi untuk putaran kedua pemilihan umum nasional multipartai pada tahun 1999. Pendaftaran pemilih sangat sukses dilakukan dari Juli hingga September 1999, memberikan kartu pemilih pendaftaran sampai 85% dari pemilih potensial (lebih dari 7 juta pemilih). Pemilihan umum kedua diadakan pada bulan Desember 3-5, 1999, dengan partisipasi pemilih tinggi. Pada akhirnya, bagaimanapun, pengamat internasional dan domestik menyimpulkan bahwa hasil pemungutan suara dekat mencerminkan kehendak rakyat. Presiden Chissano memenangkan kepresidenan dengan margin poin 4 % atas kandidat koalisi Uni RENAMO-Pemilu, Afonso Dhlakama, dan mulai masa jabatannya 5 tahun pada bulan Januari 2000.Mayoritas FRELIMO meningkat di Majelis Nasional dengan 133 dari 250 kursi. Koalisi RENAMO-UE memenangkan 116 kursi, 1 independen, dan tidak ada pihak ketiga yang diwakili. Koalisi oposisi tidak menerima hasil Komisi Pemilihan Umum tentang pemilihan presiden dan mengajukan keluhan resmi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan menolak tantangan oposisi setelah 1 bulan dan mengesahkan hasil pemilu. Pemilu lokal kedua, yang melibatkan 33 kota dengan beberapa 2,4 juta pemilih terdaftar, berlangsung pada bulan November 2003. Ini adalah pertama kalinya FRELIMO, RENAMO-UE, dan pihak independen bersaing tanpa boikot signifikan. Jumlah pemilih 24% jauh di atas 15% pemilih dalam pemilu kota pertama. FRELIMO memenangkan 28 posisi walikota dan mayoritas di 29 majelis kota, sementara RENAMO memenangkan 5 posisi walikota dan mayoritas di 4 majelis kota. pemungutan suara dilakukan secara teratur tanpa insiden kekerasan. Pada bulan Mei 2004, pemerintah menyetujui undang-undang pemilihan umum baru yang berisi inovasi berdasarkan pengalaman tahun 2003 pemilu kota. Pemilu Presiden dan Majelis Nasional berlangsung pada tanggal 1-2, 2004. FRELIMO calon Armando Guebuza menang dengan 64% suara populer. Lawan-Nya, Afonso Dhlakama dari RENAMO, menerima 32% dari suara populer. FRELIMO memenangkan 160 kursi di parlemen. Sebuah koalisi RENAMO dan beberapa partai kecil memenangkan 90 kursi yang tersisa. Armando Guebuza dilantik sebagai Presiden Mozambik pada tanggal 2 Februari 2005.
Sejarah Sistem Demokrasi Mozambique adalah ketika kemerdekaan diproklamasikan pada tahun 1975, para pemimpin FRELIMO 's mendirikan negara satu pihak bersekutu dengan blok Soviet , menghilangkan pluralisme politik, lembaga pendidikan keagamaan, dan peran otoritas tradisional. Pemerintah baru memberikan penampungan dan dukungan kepada Afrika Selatan ( ANC ) dan Zimbabwe ( ZANU-PF ) pembebasan gerakan sedangkan pemerintah apartheid Afrika Selatan dan Rhodesia dibina dan dibiayai gerakan pemberontak bersenjata di Mozambik pusat disebut Mozambik Perlawanan Nasional ( RENAMO ). Konstitusi baru berlaku pada tahun 1990 yang disediakan untuk sistem politik multi-partai, ekonomi berbasis pasar, dan pemilihan umum yang bebas. Perang saudara berakhir pada bulan Oktober 1992 dengan Persetujuan Damai Umum Roma . Pada pertengahan 1995, lebih dari 1,7 juta pengungsi Mozambik yang mencari suaka di negara tetangga Malawi , Zimbabwe, Swaziland , Zambia , Tanzania , dan Afrika Selatan sebagai akibat perang dan kekeringan telah kembali, sebagai bagian dari repatriasi terbesar disaksikan di Sub-Sahara Afrika. Selain itu, lanjut diperkirakan 4 juta pengungsi kembali ke daerah asal mereka. Di bawah pengawasan ONUMOZ pasukan penjaga perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa , perdamaian kembali ke Mozambik. Pada tahun 1994 negara mengadakan pemilihan umum demokratis pertama nya. Joaquim Chissano terpilih sebagai presiden dengan 53% suara, dan 250 anggota Majelis Nasional terpilih dengan deputi FRELIMO 129, 112 RENAMO deputi, dan 9 perwakilan dari tiga partai kecil yang terbentuk dengan Uni Demokratik (UD). (sumber www.wikipedia.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar