I.
Yoshida Doctrine
Yoshida
Doctrine dibuat pada masa pemerintahan Yoshida Sigeru yangmerupakan perdana
menteri Jepang periode 1946 – 1947 dan 1948 – 1954. Merupakan doktrin yang
dibuat Jepang untuk memulihkan perekonomiannya setelah Perang dunia II, dimana
Jepang mengalami kekalahan dan lebih condoh kea rah rehalibitasi ekonomi
daripada ke arah isu keamanan. Pada masa doktrin Yoshida ini, Jepang sedikit
mengurang aktivitasnya dalam strategi pertahanan seperti pembuatan senajata.
Yoshida
Doctrine dilaksanakan bebarengan dengan perjanjian antara AS dan Jepang dalam
bidang keamanan pada tahun 1951 (The US – Japan Security Treaty of 1951) diama
AS akan menyediakan bantuan senjata jika Jepang kembali menyerang, kaitannya
dengan pasal 9 tidak akan meminta bantuan militer pada AS seharusnya jika
Jepang kembali menyerang.
Inti
dari implementasi Yoshida Doctrine adalah[1] :
(i) Pemulihan ekonomi Jepang yang ambruk pasca perang dunia II (ii) militer
tidak dimasukan dalam hubungan internasional (iii) Garansi keamanan jangka
panjang oleh militer AS. Ada dua segi masalah
untuk mencapai tujuan ekonomi
dari Yoshida Doctrine : (i) Pemulihan (ii) pertumbuhan.
Yoshida
sukses mengimplementasikan kebijakannya untuk meningkatkan perekonomian Jepang.
Mulai pasca PD II hingga tahun 1960-an,
kebijakan ini berhasil melatarbelakangi berkembangnya perekonomian
Jepang. Kaitannya dengan tujuan perdamaian Jepang dan mulai sedikit demi
sedikit meninggalkan ideology sayap kiri yang sempat menakuti dunia dan hampir
menghancurkan negara ini pada akhir PD II.
Beberapa
kelemahan implementasi Yoshida doctrine yaitu, Keamanan internasional, Seikei Bunri
dan ODA. Beberapa isu internasional terkait dengan keamanan tidak bisa di atasi
dengan baik leh Jepang. Karena keabsenan pada sektor militer Jepang dan lebih
mengedepankan pertumbuhan ekonominya membuat Jepang kurang berkontribusi dalam
keamanan internasional. Contohnya pada saan invasi Irak ke Kuwait, Jepang
cenderung bersikap acuh dengan hanya mengandalkan Checkbook diplomacy tanpa
mengirimkan pasukan perdamaian atau bantuan tentara pada Kuwait. Dalam hal ini
banyak yang mengkritik sikap Jepang untuk membedakan antara collective defense
dan collective security.
Seikei
Bunri adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang untuk memisahkan
antara politik dan ekonomi. ODA ( official development assistance) adalah daya
tarik Jepang pada masa setelah perang.
ODA yang berasal dari jepang menyediakan pembangunan infrastruktur untuk
negara – negara di ASIA sekaligus sebagai bagian dari promosi investasi sektor
privat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar